Dewan Kembali Soroti Sistem Zonasi PPDB

Tabayyun.id – Munculnya aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019 yang menerapkan sistem zonasi di Kota Medan, kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan anggota Komisi II DPRD Medan, salah satunya anggota komisi, Surianto (foto).

Menurut dia, PPDB dengan sistem zonasi belum bisa dan layak untuk diterapkan di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini, mengingat tidak semua kecamatan yang ada memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

Ketua Fraksi Gerindra itu mencontohkan di kawasan Medan Utara, dimana wilayah yang terdiri dari empat kecamatan tersebut hanya sedikit yang memiliki SMP Negeri.

“Di Sicanang Kecamatan Medan Belawan ada 1 SMP Negeri. Sementara di Kecamatan Medan Marelan ada 4 SMP Negeri. Artinya, ini kan belum ada pemerataan. Seharusnya Dinas Pendidikan Medan melihat itu. Bukan ujug-ujug terpaku pada Permendikbud 51/2018 tentang PPDB melalui zonasi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/6).

Pada prinsipnya, politisi yang akrab disapa Butong, itu sangat mendukung wacana zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan Kota Medan. Akan tetapi banyak catatan yang harus diselesaikan oleh dinas terkait, salah satunya adalah di setiap kecamatan harus memiliki SMP Negeri, lengkap dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang mumpuni.

Menurut dia, kalau juga dipaksakan Permendikbud No. 51/2018 tentang PPDB melalui zonasi itu, maka dipastikan banyak siswa berprestasi tak akan bisa masuk ke sekolah favorit mereka. Kondisi itu juga dapat mempengaruhi nama sekolah itu sendiri.

“Harusnya, dalam menerima siswa baru diberilah porsi yang sama antara warga sekitar dengan siswa berprestasi dari luar zonasi. Jadi secara tidak langsung bisa mengangkat citra sekolah itu sendiri,” saran Butong sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Butong menjelaskan, Dinas Pendidikan Kota Medan terlalu kaku mengartikan Permendikbud 51/2018 tentang PPDB zonasi tersebut. Kalau dibongkar lebih dalam lagi, pada Pasal 14 ayat 2 Permendikbud 14/2018 disebutkan bahwa untuk masing-masing daerah di kabupaten/kota dipersilakan mencari cara sendiri agar dunia pendidikan di wilayahnya maju.

“Kita minta Wali Kota Medan mencari formula yang bagus dalam penerapan Permendikbud 51/2018 itu. Jangan korbankan anak didik kita yang punya prestasi,” tutup Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini. (Valan)