DPRD Belum Bisa Selesaikan Masalah Pegawai RS Sari Mutiara

Tabayyun.id – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan belum dapat menuntaskan persoalan nasib karyawan Rumah Sakit (RS) Sari Mutiara, Medan.

Pasalnya saat digelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi B yang dipimpin Edward Hutabarat dan Wong Chung Sen, Senin (13/05/2019), tidak ada satu pun hadir pihak management RS Sari Mutiara.

Suahidah, mewakili rekannya karyawan RS Sari Mutiara, mengungkapkan bahwa para karyawan sudah tidak bulan tidak mendapat gaji sejak operasional RS Sari Mutiara berhenti.

“Bahkan iuran BPJS kami yang dipotong dari gaji sampai sekarang pun tidak kami terima. Kami yang dituntut menyelamatkan nyawa manusia, tapi justru pihak rumah sakit tidak profesional karena dari sisi kemanusiaan kami butuh biaya hidup,” ujarnya.

Bahkan, kata Suahidah, pihaknya sudah berjuang tapi tidak satpun yang peduli. “Apa sulitnya menegakkan hukum ketenagakerjaan karena pembina rumah sakit adalah anggota DPD RI. Justru ini akan semakin gampang,” katanya.

Dalam pertemuan itu, anggota Komisi B DPRD Medan, Edward Hutabarat, saat itu bertanya terkait adanya pernyataan pihak manajemen RS Sari Mutiara bahwa berhenti operasional rumah sakit disebabkan karena tidak mematuhi aturan yang diterapkan BPJS Kesehatan bahwa para perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

“Apakah benar bahwa para perawat belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan aturan UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit? Karena akibat hal.ini rumah sakit mengalami kesulitan dan harus rugi biaya operasional sebesar Rp 1,3 miliar,” kata Edward.

Namun hal ini dibantah para karyawan yang hadir sekitar 12 orang. “Tidak benar itu. Kami ini sudah puluhan tahun bekerja. Jika alasan itu, kenapa tidak dari awal saja saat berlakunya aturan BPJS Kesehatan ,” ucap karyawan yang hadir.

Permasalahannya, kata Suahidah, bahwa tidak dibayarkannya hak-hak mereka, umumnya kepada karyawan yang melakukan aksi menuntut.

Dalam pertemuan ini turut hadir perwakilan Disnaker Kota Medan, Oslen,yang menyatakan ihaknya tidak bisa mengambil langkah apapun karena bidang pengawasan untuk persoalan tenaga kerja berada di Disnaker Sumut.

Akhirnya rapat sendir diputuskan untuk dijadwalkan ulang dengan mengundang pihak managemen RS Sari Mutiara, Disnaker Sumut dan BPJS Ketenagakerjaan. (Valan)

Teks foto: Suasana rapat Komisi B DPRD Medan dengan pegawai RS SAri Mutiara, Senin (01/04/2019(. (Ist)