DPRD Minta Walikota Medan Rubah Perwal No. 65/2018

Tabayyun.id – Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 65 tahun 2018, penarikan pajak reklame diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) sejak Nopember 2018, yang selama ini ditangani Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan, meminta Walikota merubah Perwal Nomor 65 tahun 2018 tersebut, karena dianggap tidak sinkron dalam melakukan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP.

“Walikota harus merubah Perwal itu. Ini sudah salah kamar,” tegas Boydo didampingi anggota Komisi C, Jangga Siregar dan Zulkifli Lubis, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPMPTSP dan BPPRD, Selasa (9/4/2019).

Seharusnya, kata Boydo, DPMPTSP fokus terhadap pelayanan perizinan terpadu dan bukan dibebani target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam Permendagri No. 138, DPMPTSP tidak ada dibebani target PAD, hanya fokus untuk pelayanan perizinan. Seharusnya, Perwal yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya,” katanya.

Sama halnya dengan BPPRD, sebut Boydo, harus mengurus dan mengelola segala bentuk pajak dan retribusi. Apalagi, katanya, dalam PP No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD.

“Kita juga heran, kok masih ada retribusi di OPD-OPD lain. Jangalah retribusi ini menjadi ajang “bagi-bagi kue”. Sudahlah, serahkan saja kembali kepada OPD yang berwenang menanganinya. Untuk pajak dan retribusi, itu urusan BPPRD, dan segala bentuk perizinan urusan DPMPTSP,” ungkap politisi PDIP itu.

Sementara anggota Komisi C, Zulkifli Lubis, meminta Pemko Medan mensegerakan Perda tentang Penyelenggaraan Reklame.

“Perda penyelenggaraan reklame ini jangan dilama-lamakan. Perda itu nantinya bukan hanya menata reklame, tetapi juga semakin memperjelas PAD Kota Medan dari sektor ini,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris DPMPTSP, Ahmad Basyaruddin, dalam rapat dengar tersebut mengungkapkan, berdasarkan Perwal No. 65 Tahun 2018, penarikan pajak reklame ditangani DPMPTSP sejak Nopember 2018.

“Karena diberikan tugas, ya kita laksanakan. Kalau berdasarkan Permendagri No. 138, memang DPMPTSP tidak ada dibebani target PAD,” kata Basyaruddin.

Sementara Sekretaris BPPRD Medan, menyampaikan berdasarkan UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada 8 jenis pajak daerah yang dikelola BPPRD, salah satunya pajak reklame.

“Kalau retribusi masih di OPD-OPD, BPPRD hanya sebatas koordinator,” ucapnya. (Valan)

Teks foto: Suasana rapat Komisi C DPRD Medan Dinas PMPTSP dan BPPRD Kota Medan, Selasa (09/04/2019). (Ist)